Yuk! Lindungi Cagar Budaya Indonesia dari Luar Negeri dan Dalam Negeri

0
20

Negeri Nusantara ini adalah negeri yang punya begitu banyak cagar budaya. Cagar Budaya pun harus dilindungi beserta dengan benda-bendanya.

Melindungi cagar budaya jelas jadi kewajiban kita semua sebagai rakyat Indonesia. Dimanapun kita berada – apalagi kita yang doyan banget jalan-jalan alias traveling ke pelosok nusantara – tentu saja ini jadi semangat kita untuk menjaganya baik-baik.

Cagar budaya negeri ini sendiri banyak berserakan dimana-mana, entah di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk itu, arahan Presiden RI, Joko Widodo, perlindungan cagar budaya benar-benar harus dilakukan.

Pengembalian cagar budaya pun jadi amanah nasional.

Kok ‘pengembalian cagar budaya’?

Ya, jika tempo hari sempat terjadi kebakaran hutan yang massal di tanah eks Kerajaan Sriwijaya berdiri, muncul kabar kalau banyak benda-benda peninggalan kerajaan tua di negeri ini tersebut diambil orang-orang dengan begitu saja!

Maaf, maaf, saja, benda-benda bersejarah tersebut adalah peninggalan bersejarah yang berarti adalah milik negeri ini – bukan milik segelintir orang yang tinggal di Indonesia.

Lebih jauh lagi pentingnya cagar budaya, pada 13 November 2019 lalu, digelar momen Pelindungan Cagar Budaya: Pengembalian Benda Cagar Budaya di Yogyakarta.

Momen ini diadakan Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri RI.

Perumusan legal consideration pun jadi satu langkah yang dilakukan. Itu dilakukan agar adanya konvensi pelindungan cagar budaya. Demikian penegasan dari Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional / HPI Kementrian Luar Negeri RI lewat keynote speech-nya. Seperti yang dilampir dari laman kemlu.go.id.

Pertemuan momen ini sendiri memang dilakukan karena ramainya penjualan benda-benda cagar budaya yang disinyalir diperoleh secara illegal di luar negeri.

Asal tahu saja, benda cagar budaya tak hanya punya nilai sejarah saja, tapi juga punya nilai ekonomi yang sangat tinggi!

Untuk itu, Dr. Daud Aris Tanudirjo, arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, yang hadir sebagai narasumber menyuarakan, tiba waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan posisi mengenai rencana ratifikasi UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Onwership of Cultural Property (Konvensi 1970 UNESCO) dan UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Konvensi 1995 UNIDROIT).

Urgensi ini dipicu Undang-undang RI Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang RI Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mensyaratkan perlunya pelindungan benda cagar budaya termasuk pemulangan/repatriasi benda tersebut.

Lebih jauh lagi, Dr. Wahyu Yun Santoso, pakar hukum publik internasional Universitas Gadjah Mada, mendukung pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku perlu diperbarui dengan mengacu pada kasus-kasus terakhir mengenai pencurian benda cagar budaya.

Tak lupa, Lefianna Hartati Ferdinandus, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, menggarisbawahi kalau pertemuan Pelindungan Cagar Budaya ini jadi tindak lanjut dari Focus Group Discussion/FGD Pelindungan Cagar Budaya yang diselenggarakan pada 2018.

FGD yang dihadiri wakil dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan akademisi memandatkan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun standar operasional prosedur/SOP dalam rangka pengembalian benda cagar budaya.

Asal tahu saja, di 2018 lalu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyaksikan penyerahan lima artefak Indonesia dari Australia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lima artefak terdiri dari tiga tengkorak Suku Dayak dan dua tengkorak Suku Asmat yang diselundupkan ke Australia.

Wah!

Benar-benar harus dijaga banget, ya!

 

 

 

O.J.

Sumber & Foto: kemlu.go.id & jogloabang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here